KUDUS, Penakampus.id – Gabungan organisasi mahasiswa dari berbagai aliansi di Kabupaten Kudus menggelar diskusi publik dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas). Kegiatan ini menjadi panggung kritik tajam terhadap kondisi infrastruktur pendidikan yang memprihatinkan serta ketimpangan kebijakan pemerintah daerah maupun pusat.
Panitia penyelenggara, Haris, mengungkapkan bahwa diskusi ini berangkat dari keprihatinan atas data kerusakan fasilitas pendidikan. Tercatat sedikitnya 58 sekolah tingkat SD dan SMP di Kudus mengalami kerusakan parah, mulai dari atap jebol hingga bangunan yang kerap tergenang banjir saat hujan deras.
"Kami ingin Forkopimda mengerti daerah mana saja yang sekolahnya tidak layak. Kami berharap Pemkab Kudus memberikan atensi nyata berupa perbaikan atau renovasi segera," ujar Haris saat diwawancarai oleh perwakilan UKM Pena Kampus.
Selain menyoroti fisik bangunan, diskusi yang menghadirkan akademisi Universitas Muria Kudus (UMK) ini juga menjadi ajang pembuktian intelektualitas mahasiswa. Haris menyayangkan sikap salah satu anggota DPRD Kudus yang sempat melontarkan pernyataan kontroversial di media sosial dengan menyebut mahasiswa hanya bisa berdemo tanpa solusi.
"Ini adalah undangan kedua kami untuk Bapak Dewan, namun beliau kembali tidak hadir. Diskusi ini adalah bukti bahwa kami bisa berdialog secara intelektual dan menawarkan solusi konkret," tegas Haris.
Senada dengan isu infrastruktur, Najib yang juga merupakan bagian dari aliansi mahasiswa, melaporkan bahwa kajian tersebut menyoroti ketimpangan kebijakan fiskal. Pemerintah dinilai terlalu fokus pada pemenuhan fisik siswa, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), namun cenderung mengabaikan kesejahteraan ekonomi tenaga pendidik.
Narasumber dalam diskusi tersebut mengibaratkan kondisi saat ini seperti memberikan vitamin pada bibit unggul, tetapi membiarkan tanah tempatnya tumbuh tidak diolah dengan baik. Selain itu, lemahnya kolaborasi antarinstansi akibat ego sektoral dan kurangnya penguasaan tugas pokok (tupoksi) oleh pejabat terkait dianggap menjadi hambatan serius bagi kemajuan pendidikan di Kudus.
Acara yang melibatkan elemen Ormawa UMK, FEMAKU, Cipayung Kudus, hingga perwakilan pelajar dan mahasiswa lintas institusi (UIN Sunan Kudus, UMKU, dan Poltekun) ini menghasilkan sejumlah tuntutan. Mereka mendesak Pemkab Kudus untuk, memperbaiki sarana prasarana sekolah dari jenjang PAUD hingga SMA secara nyata, menjamin ketersediaan buku dan ruang tumbuh siswa yang layak, meningkatkan kesejahteraan guru agar sejalan dengan program penguatan siswa.
Mahasiswa berharap hasil kajian ini tidak berhenti sebagai wacana, melainkan menjadi dasar bagi DPRD dan Pemkab Kudus untuk segera melakukan langkah konkret di lapangan demi pemerataan pendidikan hingga ke pelosok desa. (FRS/MJI)
Posting Komentar