KUDUS, Penakampus.id - Rencana pemungutan pajak digital mulai 9 November 2026 menjadi perhatian setelah Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, menyebut perbankan, perusahaan teknologi finansial (fintech), hingga sejumlah marketplace akan dilibatkan dalam pemungutan pajak.
Hashim menyampaikan hal tersebut dalam pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia di Jakarta, Kamis (29/10). Ia menyebut Shopee, Lazada, dan GoTo sebagai beberapa platform yang akan ikut memungut dan menyetorkan pajak bersama bank pemerintah, bank swasta, serta perusahaan fintech.
“Semua bank pemerintah, bank swasta dan semua fintech termasuk Shopee, Lazada, GoTo dan sebagainya harus ikut pungut dan harus setor pajak yang selama ini tidak dipungut,” ujar Hashim dalam forum tersebut.
Ia mengatakan pemungutan akan didukung teknologi informasi, sistem elektronik, dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi transaksi yang memenuhi ketentuan perpajakan. Hashim juga menyebut rasio penerimaan negara Indonesia yang mencakup pajak, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berada di angka 12 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Menurut Hashim, angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan Kamboja sebesar 18 persen dan India sebesar 20 persen. Ia memperkirakan peningkatan rasio penerimaan negara sebesar enam poin persentase dapat menambah penerimaan hingga Rp1.500 triliun per tahun. Target tersebut, menurut dia, dapat dicapai dalam dua hingga tiga tahun.
Pernyataan itu memunculkan pertanyaan mengenai cakupan transaksi yang akan dipungut, serta kekhawatiran bahwa aktivitas transfer bank dan transaksi masyarakat melalui layanan digital akan ikut dikenai pajak. Isu tersebut ramai dibicarakan di media sosial menjelang tanggal yang disebutkan Hashim.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto belum memberikan penjelasan terperinci mengenai penerapan pajak digital tersebut. Saat ditanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/11), Airlangga mengatakan pembahasan lebih lanjut akan dilakukan bersama Kementerian Keuangan.
Di sisi lain, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) bukan pajak baru dan tidak mengubah tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Inge menegaskan transfer dana pribadi maupun kiriman uang masyarakat tidak otomatis menjadi objek PPN. Pemungutan melalui SPP-TDLN hanya berlaku terhadap transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan.
“Tidak semua transaksi luar negeri dikenai PPN. Pemungutan melalui SPP-TDLN hanya dilakukan atas transaksi digital luar negeri yang memenuhi kriteria sebagai objek PPN sesuai ketentuan,” jelas Inge dalam keterangan tertulis, Senin (2/11).
DJP juga menyatakan transaksi digital luar negeri yang PPN-nya telah dipungut oleh pelaku perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk tidak akan dipungut kembali melalui SPP-TDLN. Pada tahap awal, DJP telah menunjuk enam issuer, yakni BRI, Mandiri, BNI, BTN, Bank Syariah Indonesia, dan LinkAja, pada 25 September 2026.
Adapun mengenai platform yang disebut Hashim, keterangan DJP yang tersedia belum menyatakan Shopee, Lazada, dan GoTo sebagai issuer yang telah ditunjuk. DJP menyebut calon issuer lainnya masih menjalani periode stabilisasi dan informasi penunjukan baru akan disampaikan melalui kanal resmi setelah persiapan selesai. (RAA)
Posting Komentar