KUDUS, Penakampus.id – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri
menetapkan tiga perwira tinggi kepolisian sebagai tersangka dalam kasus dugaan
penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Salah
satu nama yang terseret dalam perkara tersebut adalah mantan Kapolri Jenderal
Listyo Sigit Prabowo, yang kini menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan
(KSP). Penetapan tersebut diumumkan dalam konferensi pers di Mabes Polri,
Jakarta, Selasa (3/11).
Selain Listyo Sigit, dua perwira tinggi lainnya yang
ditetapkan sebagai tersangka yakni Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta
Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso. Ketiganya diduga terlibat dalam praktik
penyadapan tanpa prosedur yang semestinya terhadap sejumlah nomor telepon,
termasuk milik Presiden Prabowo Subianto.
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan bahwa
penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian
penyelidikan dan penyidikan. Proses tersebut turut didasarkan pada hasil
pemeriksaan saksi, keterangan ahli, serta pendekatan scientific crime
investigation.
"Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang
sebagai tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ujar Asep dalam
konferensi pers di Mabes Polri, Jakaeta pada hasi Selasa 3 November 2026,
sebagaimana dikutip dari pemberitaan detikNews.
Dalam pengungkapan perkara ini, penyidik menduga praktik
penyadapan berlangsung pada periode 2025 hingga 2026. Sejumlah nomor telepon
disebut dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interception Management System
(LIMS) tanpa melalui proses verifikasi dan dasar penegakan hukum yang sesuai
ketentuan. Selain Presiden, dugaan penyadapan juga menyasar sejumlah pihak
lain, mulai dari pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi
kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Penyidik juga mendalami adanya dugaan penghapusan data
elektronik yang berkaitan dengan hasil penyadapan. Peristiwa tersebut diduga
terjadi pada awal bulan Oktober 2026. Penghapusan data tersebut menjadi salah
satu bagian yang turut diperiksa dalam proses penyidikan untuk mengungkap
rangkaian perkara secara menyeluruh.
Dalam proses pengusutan, Bareskrim telah memeriksa sepuluh
orang saksi dan tiga orang saksi ahli. Sejumlah barang bukti juga telah
diamankan, meliputi 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, serta empat buah
flashdisk. Barang-barang tersebut digunakan untuk mendukung proses pembuktian
dalam perkara yang sedang ditangani.
Selain tiga orang yang telah ditetapkan sebagai
tersangka, penyidik masih memeriksa satu orang lainnya berinisial SU dengan
status sebagai saksi. Dengan demikian, proses penyidikan masih terus berjalan
untuk mendalami keterlibatan masing-masing pihak.
Perkembangan terbaru pada hari Rabu (4/11), Presiden
Prabowo Subianto resmi memberhentikan Listyo Sigit Prabowo dari jabatan Kepala
Staf Kepresidenan (KSP). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan
bahwa keputusan pemberhentian tersebut telah ditandatangani Presiden melalui
Keputusan Presiden (Keppres) pada Rabu pagi. Keputusan itu diambil setelah
Listyo ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal
terhadap Presiden. Sebagai pengganti sementara, Prabowo menunjuk Letjen TNI
Ariyo Windutomo sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan.
Penunjukan tersebut disampaikan Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana
Kepresidenan, Jakarta, Rabu 4 November 2026. Ariyo sebelumnya menjabat sebagai
Sekretaris Presiden.
Hingga hari ini Rabu (4/11), ketiga tersangka masih
menjalani proses hukum di Bareskrim Polri. Penyidik terus mendalami dugaan
penyadapan, akses ilegal terhadap sistem elektronik, serta penghapusan data
elektronik untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara
tersebut.(SHF)
Posting Komentar