KUDUS, Penakampus.id – Sudah tiga bulan berlalu sejak meningkatnya intensitas kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di Pulau Kalimantan. Dalam acara Investor Daily Summit 2026 di Jakarta, Rabu (7/10), muncul pernyataan Hashim Djojohadikusumo yang menimbulkan pertanyaan terkait upaya penanggulangan kebakaran hutan.
Hingga saat ini aktivitas kebakaran hutan tak kunjung membaik karena ketidakmampuan pemerintah dalam menangani kebakaran tersebut, dan diperparah oleh fenomena El Niño dan kondisi geografis berupa tanah gambut yang membuat titik panas tidak dapat langsung dipadamkan hanya dengan penanganan di permukaan lahan. Namun, dalam Investor Daily Summit tersebut, Hashim Djojohadikususmo selaku Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim menyatakan, “Biofuel yang disebut oleh pak Bahlil B50 hingga B100 itu nanti sumbernya dari hutan yang rusak, bukan hutan primer menurut pemerintah kementerian kehutanan terdapat saat ini 12,7 hutan rusak degraded forest itu hutan itu hutan tapi tidak ada kayunya lagi, sudah ditebang, sudah semak belukar dan sebagainya itu yang sebetulnya yang sumber karhutla,” ucapnya.
Pernyataan tersebut disampaikan dengan nada optimistis terkait masa depan swasembada energi Indonesia. Namun, hal ini menjadi persoalan ketika kebakaran hutan yang melanda belum usai. Terlebih, ia tampil sebagai pembicara di bidang energi sekaligus utusan khusus yang ditunjuk khusus oleh Presiden Prabowo Subianto. Optimisme ini menjadi tidak etis ketika kebakaran masih melanda berbagai hutan di Indonesia, apalagi ketika lahan degraded forest akan dipakai sebagai lahan sawit yang kemudian diolah menjadi bahan bakar B50 hingga B100.
Kebakaran hutan kini kerap terjadi mulai dari Kalimantan, Sumatra (Riau dan Jambi), Sulawesi, hingga Papua, dengan intensitas yang semakin meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Diketahui pula bahwa anggaran BNPB turun signifikan, lebih dari 70 persen, dari Rp2,01 triliun menjadi Rp491 miliar. Dengan berbagai kejanggalan tersebut, muncul dugaan di masyarakat bahwa ada kesengajaan di balik bencana ini dan kelestarian alam tidak akan menjadi fokus utama penanganan pemerintah. (RAN)
Posting Komentar