Kudus, Penakampus.id – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muria Kudus (UMK) menggelar forum diskusi terbuka bertema “Imajinasi Reformasi Jilid II: Menyelamatkan Indonesia dari Kegelapan” pada Kamis (4/3) di Lapangan Basket UMK. Forum ini dihadiri ratusan mahasiswa dan aktivis dari berbagai kampus di wilayah Muria Raya dan Semarang Raya.
Dalam pemaparannya, Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum. menilai kondisi Indonesia saat ini dapat digambarkan melalui dua kata kunci, yakni “salah urus” dan “mutek” (mampet). Ia menjelaskan bahwa indikasi salah urus terlihat dari pengelolaan sektor tambang, hutan, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, potensi tambang di Papua sangat besar, tetapi kontribusinya terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai masih kecil, sekitar tujuh persen.
Selain itu, ia menyoroti berkurangnya luas kawasan hutan di Sumatera yang berdampak pada meningkatnya bencana banjir. Ia juga menyinggung besarnya anggaran MBG yang disebut mencapai sekitar Rp1,2 triliun per hari. “Konon satu porsi sekitar Rp15 ribu, tetapi yang sampai ke siswa hanya sekitar Rp6 ribu,” ujarnya.
Terkait kata kunci “mutek”, Hidayatullah menilai kualitas pendidikan Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Singapura. Ia berpendapat perbaikan seharusnya difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, bukannya hanya pada pemberian makanan melalui MBG. Ia juga menyoroti fungsi DPR sebagai lembaga pengawas pemerintah yang dinilai belum berjalan optimal karena mayoritas anggotanya berasal dari pendukung pemerintah. “Artinya secara kelembagaan tidak ada yang benar-benar menjadi kontrol terhadap jalannya pemerintahan,” tuturnya.
Narasumber kedua, Dr. Edy Supratno, menyampaikan bahwa reformasi 1998 baginya hanyalah “cek kosong” belaka, karena belum membawa perubahan sistem yang mendasar. “Soeharto berhasil dilengserkan, tetapi kemudian muncullah Soeharto-Soeharto baru yang bahkan lebih kejam,” katanya. Menurutnya, gerakan mahasiswa pada masa itu hanya berhasil menjatuhkan Soeharto, sementara sistem kekuasaan tetap dijalankan oleh aktor-aktor yang memiliki kedekatan dengan rezim sebelumnya. Ia juga menilai perbedaan cara pandang antara generasi muda dan generasi tua sering terjadi dalam melihat perubahan.
Narasumber ketiga, Tyo Ardiyanto, menyoroti situasi geopolitik global yang dinilai berpotensi memicu krisis multidimensi di Indonesia. Ia juga mengkritisi program MBG yang memiliki anggaran besar namun belum tepat sasaran. Menurutnya, anggaran MBG yang mencapai sekitar Rp233 triliun berpotensi memengaruhi sektor lain, termasuk pendidikan. “Jika tujuannya untuk mengatasi stunting, mengapa yang terdampak justru anggaran pendidikan, bukan sektor kesehatan yang diperkuat?” ujarnya.
Tyo juga menilai anggaran sebesar itu seharusnya dimanfaatkan untuk memperluas akses pendidikan tinggi. Ia menyoroti Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi yang masih berkisar sekitar 30 persen karena banyak mahasiswa terkendala biaya. “Banyak yang tidak kuliah bukan karena bodoh, tetapi karena tidak memiliki biaya,” tegasnya.
Melalui forum tersebut, para narasumber mendorong mahasiswa untuk membangun kesadaran kolektif dan tetap berpihak pada kepentingan rakyat dalam merespons berbagai kebijakan publik. (SAP)
Posting Komentar